HarianGaruda.com | PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya minta polisi mengusut tuntas operasi tangkap tangan yang melibatkan empat ASN di Dinas LHK Provinsi Riau. Siti mendukung penuh upaya yang dilakukan polisi.
"Saya mengikuti perkembangan (empat ASN terjaring OTT). Saya sudah dilaporkan tim KLHK dari lapangan," kata Siti kepada detikSumut, Selasa (19/7/2022).
Siti Nurbaya memastikan empat personel yang terjaring OTT bukanlah bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK. Sebab jika melihat sturkturnya, itu adalah unsur personel dari Dinas Provinsi seperti UPTD.
Di mana tak ada kaitan struktural langsung antara KLHK dan Dinas Provinsi. Hubungan kerja yang terjadi konsultatif teknis, seluruh personil dinas berada dalam pembinaan Pemda Provinsi Karena sejak UU 23/2014 tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten.
Atas hal itu, Siti mendukung penuh langkah yang dilakukan Polres Pelalawan. Bahkan Siti Nurbaya mengingatkan ASN agar tidak ada main-main dalam melaksanakan tugas di lapangan.
"Saya mendukung penuh langkah Polda atau Polres. ASN jangan main-main dan coba-coba mengambil keuntungan pribadi dari tugasnya sebagai ASN dalam pelayanan publik," kata Siti.
Apalagi saat ini pemerintah sedang menata secara keseluruhan terkait kehutanan. Kebijakannya sudah jelas, yaitu keberpihakan pada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Intinya bahwa saat ini ketika sedang dilakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata dimaksudkan baik oleh pemerintah untuk menuju kesejahteraaan masyarakat kecil, harus tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan. Apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin, utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat dan lakn-lain itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu," katanya.
"Saya mendukung Polres untuk bongkar tuntas bila masalah itu merupakan indikasi modus ditengah-tengah kerja keras KLHK menata kawasan hutan. Dan baik sekali bila kita saling menjaga dan terima kasih kepada aparat penegak hukum atas kerjasama yang baik," katanya.
Sebelumnya, empat ASN Dinas LHK Riau terjaring OTT Satreskrim Polres Pelalalwan. Keempat oknum terjading OTT usai menangkap alat berat yang bekerja di kawasan Hutan Produksi Terbatas.
Setelah ditangkap, keempat pelaku minta uang Rp 30 juta. Setelah negosiasi, korban dan pelaku sepakat dengan uang damai Rp 15 juta yang dibayar bertahap.
Dalam proses transaksi, polisi melakukan operasi tangkap tangan. Uang tunai Rp 6,8 juta turut diamankan saat OTT.
"Iya (ada OTT PNS LHK Riau). Sementara kita sedang periksa untuk didalami peran masing-masing," ujar Kapolres Pelalawan, AKBP Guntur.
Guntur mengatakan ada empat orang PNS diamankan dan dibawa ke Mapolres untuk diperiksa. Mereka terjaring OTT pada Senin malam (18/7).
"Orang yang kita amankan empat orang. Ini kegiatan OTT di Pelalawan karena banyak laporan masyarakat. Lokasi di Pelalawan dan diamankan kemarin malam masalah lahan," katanya.(Nazaldi/SHI GROUP)
Editor:Doni
