Hariangaruda.com | Pekanbaru - Gubernur Riau Syamsuar saat masih menjabat telah mewawancarai tiga calon Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
"Wawancara calon Dirut BRK dengan Pak Gubernur sudah. Mungkin Pak Gubernur sudah memberikan hasilnya ke Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dirut BRK Syariah, M Job Kurniawan, 31 Oktober 2023 lalu.
Job Kurniawan mengatakan, setelah masing-masing calon Dirut BRK Syariah yang lulus UKK diwawancarai Gubernur Riau selaku pemegang saham, maka selanjutnya akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Nanti hasil RUPS baru disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dua nama calon Dirut BRK Syariah. Untuk jadwal RUPS itu silahkan tanya langsung ke direksi BRK Syariah," sebutnya.
Untuk diketahui, tiga nama calon Dirut BRK Syariah yang lulus seleksi UKK diantaranya, Fajar Restu Febriansyah SE, Dr Ferry Ardiansyah STP MM, dan Hendra Buana SE MM. Ketiganya menyisikan empat calon lainnya, yakni Imran SE, Irfan Budiman, Muhammad Jazuli, dan Syafid Hidayat.
Tiga nama yang lulus UKK merupakan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan nilai yang diberikan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Pansel.
Syamsuar Endorse Hendra Buana?
Ditengah proses menuju penetapan Dirut BRKS lewat RUPS beredar rumors panas yang menyebut nama Hendra Buana diendorse Gubernur Syamsuar menjadi Dirut BRKS. Syamsuar juga disinyalir cuma mengirim nama tunggal yakni Hendra Buana untuk dibahas di RUPS. Meski rumors ini masih perlu pembuktian namun sudah memantik spekulasi dan respon miring dari sejumlah pihak. Sebab dalam sejarah pemilihan Dirut BRK penentuan satu nama tidak pernah terjadi, lazimnya minimal 2 nama sampai 3 nama untuk dibawa dalam RUPS. Setelah itu baru diserahkan lagi hasilnya ke OJK untuk dinilai layak atau tidaknya calon yang bersangkutan.
Jejak Hendra Buana
Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber yang enggan disebutkan namanya, Hendra Buana disebut sebut orang yang ikut bertanggungjawab terhadap dugaan bobolnya dana pensiun pegawai bank BRK senilai Rp47,6 miliar.
" Masa' lebih besar penghasilan pensiun direksi ketimbang penghasilan pemimpin divisi aktif. " ujar sumber itu.
Tidak itu saja. Hendra Buana yang kini menjabat sebagai Pimpinan Divisi SKAI Bank Riau Kepri ini juga disebut-sebut bertanggungjawab terhadap dugaan bobolnya dana koperasi karyawan Bank Riau Kepri pada tahun 2009 sebesar Rp1 miliar.
Informasi lain menyebutkan Hendra Buana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan di divisi umum. Ia kemudian mengundurkan diri dari BRKS dan sudah di setujui. Namun Komut menganulir putusan tersebut tanpa alasan yang jelas. "Hendra Buana juga tidak pernah menjabat Pimpinan Cabang BRK," ucap sumber itu.
Selain itu, Hendra Buana juga disebut sebut ikut bertanggungjawab atas biaya acara launching BRK menjadi BRKS sebesar Rp 7 Miliar. Anggaran ini dinilai tidak wajar. Dan konon kabarnya kasus ini tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi Riau.
Kasus lain yang menyeret nama Hendra Buana adalagi, yakni pembelian instrumen anti Fraud BRKS yang nilainya tidak wajar. Alat ini yang seharusnya bisa dibeli seharga Rp 3 Miliar tapi lebih memilih harga Rp 6 Miliar. Ada selisih Rp 3 Miliar.
Dicuplik dari wikipedia, strategi anti Fraud adalah strategi Bank dalam mengendalikan Fraud yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti Fraud di bank, dengan mengacu pada proses terjadinya Fraud dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya Fraud .
Uji Publik
Pansel Pemilihan Dirut BRKS membuka ruang bagi publik untuk meminta masukan terhadap calon Dirut BRKS. Redaksi menemukan satu tanggapan dari publik terhadap sosok Hendra Buana.
Berikut isinya:
Hendra Buana sudah berkali kali melakukan pengunduran diri di Bank Riau Kepri, ini tidak baik sebagai teladan. Sikap merajuk dan butuh dirayu.
Hendra Buana adalah perancana era Andi Buchari yang juga bertanggung jawab atas carut marut yang terjadi. Hendra Buana punya catatan persoalan yang belum selesai mengenai Konversi.
Semua catatan persoalan adalah rangkuman dari apa yang terjadi, diperlukan klarifikasi dan kebenaran kembali. Data bisa jadi tidak benar Mutlak, namun telah diupaya melakukan pembanding dan sumber informasi. Informasi ini diberikan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan saringan calon Direktur Utama yang lepas dari persoalan dan memiliki catatan yang baik dan komitmen yang baik. BRK Syariah adalah kebanggaan kita bersama, polemic yang terjadi belakangan ini perlu disikapi dengan arif dan bijaksana, mencari pemimpin yang memiliki leadership, mengayomi, mengerti. Bank Daerah tidak sama dengan Bank Nasional, tidak sama dengan Bank Swasta. Gaya kepemimpinannya berbeda dan cara penyelesaian persoalan juga berbeda.
Demikian Hormat Kami
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Masyarakat Pemerhati BRK Syariah
LSM Gempur Buka Suara
Menanggapi rekam jejak Hendra Buana Ketua LSM Gempur Riau Hasanul Arifin angkat bicara. Ia meminta kepada Pemprov Riau (pemegang saham mayoritas) dalam hal ini direpresentasikan Plt Gubernur Riau Edy NatarNasution untuk meninjau kembali pencalonan Hendra Buana sebagai Dirut BRKS.
"Kami minta kepada pemegang saham mayoritas untuk dapat melakukan peninjauan kembali nama Hendra Buana. Sebab BRKS kedepan memiliki tantangan yang tidak mudah. Dibutuhkan calon Dirut yang bersih, punya kemampuan dalam mengelola bank berbasis syariah serta tidak memiliki rekam jejak hitam selama di BRKS," ungkap Hasanul Arifin, Jumat (11/11/2023).
Hasanul juga mendesak Aparat Penegak Hukum ( APH) menelisik dugaan kejahatan bobolnya dana pensiun pegawai bank BRK senilai Rp47,6 miliar yang diduga kuat melibatkan Hendra Buana. Dan konon kasus ini sudah pernah diselidiki oleh APH.
"Kami minta kepada APH dalam hal ini Kejati Riau untuk kembali membuka kasus dugaan bobolnya dana pensiun pegawai BRK senilai Rp 47,6 miliar yang diduga kuat melibatkan Hendra Buana. Serta sejumlah kasus lainnya. Jika tidak, kami akan turun ke lapangan untuk menyuarakan persoalan-persoalan di internal Bank BRK ini," pungkas Hasanul.
Dilansir dari Riauin.com, Pengamat Perbankan, Bemi Hendrias mengungkapkan, selama penetapan direksi dan komisaris tidak pernah diputuskan sendiri oleh gubernur. Berbeda dengan kondisi perekrutan Dirut BRK Syariah kali ini, setelah ditunjuk gubernur, baru dilakukan RUPS dan diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan Fit and Proper Test.
"Ini pertama kali nama calon dirut bank daerah diajukan hanya satu nama. Setelah tunjuk satu nama oleh Gubernur Riau saat itu masih Syamsuar, baru diminta persetujuan RUPS. Seakan akan pemegang saham lainnya, yakni Pemprov Kepri dan seluruh kepala daerah di kabupaten/kota di dua provinsi yang punya ikatan emosional seperti diabaikan," kata Bemi yang juga Politisi Partai Kebangkitan Nusantara itu.
Berdasarkan mekanisme perekrutan calon Dirut, kata Bemi, dibentuk tim pansel bersama lembaga yang ditunjuk, selanjutnya seluruh berkas calon dirut yang masuk diseleksi, kemudian baru dilakukan uji kompetensi di LPPI. Hasilnya, bagi yang memenuhi kriteria maka pansel merekom beberapa nama ke gubernur untuk diwawancarai.
"Nanti gubernur merekomendasikan dua nama dibawa ke RUPS untuk selanjutnya dikirim ke OJK. Selanjutnya OJK menentukan layak atau tidak layak. Hasilnya dikirim ke pemegang saham untuk di RUPS kan kembali. Kalau seperti sekarang, patut dipertanyakan apa urgensinya Syamsuar menunjuk satu nama, Hendra Buana sebagai dirut, atau ini merupakan pemaksaan kehendak dari gubernur," tanya Bemi.
Bemi mempertanyakan atas dasar penilaian apa Syamsuar menunjuk hanya satu nama Hendra Buana sebagai calon dirut, atau apakah jabatan dirut BRK Syariah atas politis semata, tidak berdasarkan kapasitas.
Arogansi seorang gububernur itu tentu akan menimbulkan banyak kemungkinan di antaranya, bisa saja Plt Gubernur Riau, Edy Natar Nasution membatalkan hasil keputusan sebelumnya, atau menyetujui hasil putusan tersebut.
"Perlu juga diperhatikan, bagaimana orang yang sudah mengundurkan diri dari BRK Syariah kemudian bisa masuk kembali sebagai calon dari jalur internal. Pemilihan dirut BRK Syariah ini penuh dengan intrik, harusnya gubernur belajar dari pengalaman dari peristiwa Dirut Andi Buchori turun dari jabatanya karena dipaksa oleh internal karena intrik di dalam perusahaan," papar Bemi
Media ini sudah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Hendra Buana lewat sambungan Whatsapp ke nomor 08153742xxxx sebanyak 3 kali. Namun hingga berita ini tayang yang bersangkutan belum merespon alias bungkam.
Pun kepada Syamsuar media ini sudah meminta tanggapan/klarifikasi lewat sambungan wa. Namun hingga berita ini tayang, Syamsuar belum merespon.
Kini setelah Edy Natar menjabat Plt Gubri peta suksesi Dirut BRKS bisa saja berubah. Sebab yang mewakili Pemprov Riau sebagai pemegang saham mayoritas dalam RUPS nanti adalah Edy Natar Nasution.Bukan Syamsuar.
