Hariangaruda.com I Teluk Kuantan - Pemkab Kuansing sepertinya serius ingin mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dari Pemerintah Pusat pada daerah. Pasalnya, tahun 2023 lalu Kementerian Keuangan RI, hanya mengucurkan sekitar Rp16 miliar untuk Kuansing.
Besaran angka itu diluar perhitungan Pemkab Kuansing. Pemkab Kuansing menghitung, seharusnya bisa mencapai Rp120 miliar lebih dengan luasan hamparan kebun sawit yang terbentang di Riau maupun di Kuansing.
Kondisi ini disebabkan perbedaan data yang menjadi acuan. Sehingga alokasi yang diperuntukkan untuk Kuansing hanya sekitar Rp16 miliar. Karena itu, tahun ini Pemkab melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan melakukan pembenahan data bersama BPS maupun BPN. Sehingga tahun depan, DBH sawit untuk Kuansing bisa tercapai Rp120 miliar lebih itu.
"Langkah kita yang dilakukan sekarang, pembenahan data. Sehingga tidak lagi ada perbedaan data yang menjadi acuan," ungkap Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM di gedung DPRD Kuansing, Rabu (31/7/2024).
Dijelaskan Suhardiman, data yang digunakan Kementerian Keuangan berdasarkan inputan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya menghitung berdasarkan kepemilikan HGU. Sementara di Kuansing, hampir sekitar 80 persen perkebunan sawit adalah kebun rakyat atau perorangan.
DBH Sawit yang tengah dikejar itu, tidak lain sebagai upaya Pemkab mengejar PAD yang outputnya untuk pelaksanaan pembangunan Kuansing berkelanjutan.
