Hariangaruda.com I Dumai – Genderang perang terhadap money politics pada Pilkada Kota Dumai ditabuh oleh pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Dumai nomor urut 2, Ferdiansyah dan H. Soeparto.
Tak tanggung-tanggung, mereka menyediakan hadiah sampai Rp. 100 juta bagi yang bisa menangkap dan mengungkap pemberian uang untuk memilih calon tertentu pada pilkada 27 November 2024.
“Jika menemukan silakan videokan, tangkap dan lapor ke tim Fatonah. Bagi berhasil menangkap 2 pelaku yang melakukan serangan fajar atau pemberian uang untuk mempengaruhi orang memilih, kami beri hadiah seratus juta,” kata Ferdiansyah didampingi H. Soeparto.
Ferdiansyah dan H. Soeparto menyampaikan hal itu dihadapan seribuan warga pada deklarasi dukungan pedagang Pasar Bundaran dan Relawan Garuda di kediaman H. Soeparto di Jalan H. Imam Munandar, Kelurahan Jayamukti Kecamatan Dumai Timur, Rabu (13/11/2024) pagi.
Apa yang disampaikan Ferdiansyah dan H. Soeparto merupakan bentuk komitmen untuk memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas sebagaimana mereka berdua sampaikan pada setiap kali kampanye.
Sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai suku tampak hadir pada kegiatan di halaman rumah H. Soeparto. Mereka mengacungkan jempol pada paslon yang terkenal dengan kedermawanan dan kepedulian sosial yang tinggi kepada masyarakat ini.
“Saat ini ada yang memframming bahwa Fatonah hanya akan menang jika menerapkan money politics. Padahal sejak awal kampanye, baik Ferdiansyah maupun pak de Parto menghimbau kepada masyarakat untuk menolak money politics,” kata Ketua Relawan Fatonah, Hendri Sandra.
Hendri Sandra berharap masyarakat untuk hati-hati menerima isyu terkait money politik. Karena isyu money politics bisa jadi sengaja dihembuskan agar masyarakat benar-benar mengharapkan adanya pemberian dari paslon tertentu.
“Ketika nanti Issue uang atau barang yang dihembuskan itu tidak jadi kenyataan, akan dihembuskan isyu bahwa uang atau barang itu telah dimakan team sukses. Padahal tujuannya untuk mengalihkan dukungan,” tutup Hendri.
Hendri menyatakan keyakinan bahwa Fatonah tidak akan melakukan money politics pada dua hal. Pertama, Pak De Parto tidak akan mengambil gajinya sebagai wakil wali kota jika kelak terpilih.
Yang kedua, Ferdiansyah dan pak De Parto berkomitmen untuk tidak meminta fee pada setiap kegiatan yang didanai melalui APBD Kota Dumai. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai rencana yang ditetapkan.
“Komitmen ini saya yakin tak akan terlaksana kalau mereka menerapkan money politics. Bayangkan berapa belas milyar yang harus dikeluarkan. Jika terjadi, tentunya itu harus dikembalikan saat terpilih,” tutup Hendri.
