Hariangaruda.com I Pekanbaru – Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, menyoroti buruknya kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang dinilai semakin memburuk. Bahkan, menurutnya, Pekanbaru menjadi daerah dengan manajemen keuangan terburuk dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.
“Sejak tiga periode saya di DPRD Pekanbaru, baru kali ini ada tunda bayar. Ini sangat menyedihkan bagi kami sebagai anggota legislatif,” ujar Fathullah, Kamis (30/1/2025).
Setelah melakukan evaluasi bersama anggota DPRD kabupaten/kota lain di Riau, Fathullah menegaskan bahwa Pekanbaru menempati posisi terburuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, ia meminta Pj Wali Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulia.
“Kami melihat Ibu Yulia tidak bisa lagi memegang keuangan daerah. Bahkan Sekda pun mengeluh sulit menghubunginya. Nomor teleponnya saja jarang aktif. Kalau seperti ini, untuk apa dipertahankan? Kami minta Pj Wali Kota untuk mengevaluasinya,” tegasnya.
Menurutnya, buruknya pengelolaan keuangan berdampak langsung pada kinerja DPRD dalam melayani masyarakat. Ia menyoroti keterlambatan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan anggaran reses yang belum jelas hingga 2025.
“Ini tahun 2025, sementara reses kami tahun 2024 belum ada titik terang. Belum pernah kami menghadapi kondisi seperti ini. Tahun ini yang paling parah dalam sejarah keuangan Pekanbaru,” tandasnya.
Fathullah berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
