Mediasindonews.com I Jakarta - Beberapa hari lalu saya membaca sebuah data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pendidikan. Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa Suku Batak merupakan etnik yang paling tinggi menamatkan pendidikan sarjana strata satu (S1), disusul suku Minangkabau.
Selisih capaian kedua etnik ini tak jauh beda, hanya 0,02 persen, yaitu Batak 18,02 persen dan Minang 18 persen. Namun bila dilihat dari jumlah atau kuantitas orang, maka angka 0,02 persen itu tentu lumayan besar jumlahnya.
Selengkapnya data BPS 2024 tentang 10 etnis utama di Indonesia dengan lulusan sarjana terbesar adalah sebagai berikut: Suku Batak (18,02%), Suku Minangkabau (18,00%), Suku Bali (14,54%), Suku Bugis (14,54%), Suku Betawi (14,38%), Suku Melayu (12,67%), Suku Banjar (11,24%), Suku Jawa (9,56%), Suku Sunda (7,59%), dan Suku Madura (4,15%). Cara memahami data ini adalah, dari setiap 100 orang Batak ada 18,02 sarjana, dari setiap 100 orang Minang ada 18 sarjana, dan dari setiap 100 orang Jawa ada 9,56 sarjana. Lebih konkretnya, proporsi jumlah sarjana dibandingkan jumlah penduduk Suku Batak dan Sukku Minang hampir dua kali lipat Suku Jawa.
Minangkabau, sesungguhnya jauh sebelum kemerdekaan telah menukilkan banyak prestasi dalam bidang pendidikan dan banyak menyumbangkan putra putri terbaiknya dalam merintis dan memperjuangkan kemerdekaan, tentu patut melakukan introspeksi atau muhasabah dengan kondisi ini. Dalam laporan utama Majalah Tempo tanggal 12 Juli 1986, disebutkan bahwa jumlah sekolah di Sumatera Barat tahun 1925, jauh sebelum kemerdekaan, sama banyaknya dengan jumlah sekolah di Pulau Jawa dan Madura.
Selain jumlah sekolah, pendidikan di kalangan perempuan juga membanggakan. Ibu Rahmah El-Yunusiah sempat membuat Syekh Universitas Al Azhar terkagum-kagum, karena di saat mereka belum memulai pendidikan untuk kalangan perempuan, Rahmah sudah mendirikan sekolah Diniyah Puteri untuk kalangan perempuan di Padang Panjang. Dan jauh sebelumnya, bahkan Ruhana Kudus sudah menerbitkan dan memimpin koran Soenting Melajoe dan medirikan sekolah keterampilan kaum perempuan Amai Setia di Koto Gadang, di saat buta huruf masih menyelimuti sebagian besar kaum perempuan Indonesia.
melorot ke nomor yang lebih jauh ke belakang dan kemudian anyuik sarantau (hanyut serantau). Lalu akhirnya cerita tentang industri otak yang pernah dijuluki untuk Minangkabau mungkin akan berubah menjadi industri "gulai banak/otak" sapi saja.
Kondisi yang dihadapi Sumatera Barat atau Minangkabau dewasa ini memerlukan urun rembuk, duduk bersama, para cerdik cendikia, para tokoh, ulama, bundo kanduang LKAAM dan berbagai stake holder lainnya. Untuk itu, perlu seorang dirigen untuk menggerakkan dan memimpinnya. Itulah salah satu fungsi dan peranan yang diharapkan dari Gubernur Sumatera Barat.
Selain itu, diperlukan keberlanjutan (sustainability) dari setiap program strategis pemerintah daerah, agar dana yang ada tak mubazir karena selalu bongkar pasang seperti disinyalir selama ini. Bahkan beberapa hari lalu ditulis dalam sebuah media oleh Prof. Dr. Djoharmansyah Djohan, bahwa ada penyakit kronis daerah di Indonesia, yaitu ganti pemimpin, ganti program.
Mudah mudahan tulisan saya ini mengusik pikiran orang Minang di ranah maupun di rantau, sambil bersyukur bahwa kita masih bisa nomor dua. Wassalam.
