Hariangaruda.com I Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas akan segera mengisi kekosongan Komisaris dan Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
Demikian disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid usai melakukan kunjungan ke Kantor Pusat BRK Syariah bersama Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, Kamis (6/3/2025).
Gubri mengatakan, dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas terkait rencana kerja BRK Syariah kedepan, termasuk soal mengisi kekosongan manajemen BRK Syariah.
"Kekosongan itu sudah kita bicarakan, dan dalam waktu dekat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya segera kita isi (jabatan Komisaris dan Dirut BRK Syariah)," kata Gubri Abdul Wahid.
Selain itu, Gubri mengaku juga membahas terget-target BRK Syariah kedepan. Karena pemegang saham ingin BRK Syariah dapat meluaskan nasabahnya.
"Kemudian kita ingin ada perbaikan manajemen yang belum tertata dengan baik, kita ingin ada merit sistem. Tadi Pak Wagub juga menyarankan agar karyawan di BRK Syariah ini punya pengetahuan dan inovasi, tentu ini perlu peningkatan sumber daya manusianya," ujarnya.
"Lalu saya minta BRK membuat skema, karena saya akan buat kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat seperti UMKM dan lainnya. Karena selama ini bantuan secara individu belum maksimal hasilnya. Jadi nanti ada devisi yang menangani itu. Sehingga nanti pemerintah kasih uang ke BRK dan BRK yang mengelola bantuan itu," tukasnya.
