Hariangaruda.com I Pekanbaru – Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) Syariah, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis, hingga kini masih belum memiliki Komisaris dan Direktur Utama (Dirut). Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan bahwa pengisian kekosongan ini perlu segera diselesaikan untuk memastikan stabilitas dan efektivitas manajemen bank.
Hal ini disampaikan Gubri usai pertemuan dengan pihak BRK Syariah, Kamis (6/3/2025). Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna mencari pengisi jabatan yang kosong.
Kekosongan ini sudah kita bahas, dan dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya, posisi yang kosong harus segera diisi," ujar Gubri.
Selain membahas kekosongan jabatan, Gubri juga menyoroti target dan perbaikan manajemen BRK Syariah ke depan. Ia menekankan perlunya penerapan sistem meritokrasi agar tata kelola lebih profesional.
"Kita ingin ada perbaikan dalam manajemen, terutama yang belum tertata dengan baik. Kita ingin penerapan merit system yang jelas. Pak Wagub juga menyarankan agar karyawan BRK Syariah memiliki lebih banyak pengetahuan dan inovasi. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan," jelasnya.
Gubri meminta BRK Syariah untuk merancang skema yang dapat dijadikan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, terutama dalam hal dukungan bagi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ia juga mengungkapkan kemungkinan adanya alokasi dana bantuan dari pemerintah yang akan dikelola oleh BRK Syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
